fost-nepal.org – Rancangan undang-undang C-22 yang diusulkan Kanada sejak 2025 kini mendapatkan perhatian luas setelah mengalami revisi akibat kritik tajam dari perusahaan teknologi dan masyarakat sipil. RUU ini berpotensi memberlakukan kewajiban bagi perusahaan teknologi, termasuk yang berasal dari luar Kanada, untuk menyediakan kemampuan teknis yang memungkinkan akses data untuk kepentingan penegakan hukum. Meskipun RUU C-22 menyatakan bahwa perusahaan tidak diwajibkan untuk menciptakan “kerentanan sistemik,” banyak pihak mengkhawatirkan bahwa mekanisme akses terhadap data terenkripsi bisa berfungsi sebagai pintu belakang yang berisiko disalahgunakan.
Anggota Komite Kehakiman dan Urusan Luar Negeri AS menyoroti dalam suratnya bahwa permintaan untuk membangun kerentanan atau pintu belakang ke dalam sistem dapat mengancam privasi pengguna. Selain aspek enkripsi, RUU ini juga mencakup ketentuan yang mungkin mengharuskan perusahaan untuk menyimpan metadata aktivitas pengguna, yang sangat ditolak oleh layanan yang berfokus pada privasi seperti VPN.
Afsaneh Rigot, pendiri De|Center, menekankan bahwa perubahan infrastruktur ini dapat menciptakan kemampuan pengawasan yang tidak ada sebelumnya, dan implikasinya bisa menyebar ke negara lain yang memiliki kasus serupa. Dengan semakin banyak negara yang mempertimbangkan undang-undang sejenis, pengembang alat privasi dan anti-sensor mencari yurisdiksi yang lebih aman untuk beroperasi.
Joseph Lorenzo-Hall dari Internet Society mengingatkan bahwa memindahkan kantor pusat tidak cukup sebagai solusi, karena pemerintah tetap dapat memaksa pengumpulan data. Oleh karena itu, perlindungan yang kuat memerlukan undang-undang yang membolehkan perusahaan menjaga janji privasi dan melindungi mereka dari ancaman terhadap kerahasiaan dan integritas data.