fost-nepal.org – Pengadilan federal di Maine baru-baru ini mengeluarkan dokumen yang menunjukkan bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS diduga mengumpulkan informasi pribadi tentang pengamat Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE), termasuk foto dan nomor plat mobil, dalam sistem basis data Investigative Case Management (ICM) yang dikembangkan oleh Palantir Technologies. Dokumen-dokumen tersebut diungkapkan dalam persidangan yang sedang berlangsung, di mana sejumlah pengamat menuntut DHS atas praktik intimidasi.
Kasus ini dimulai setelah “Operasi Catch of the Day” pada Januari lalu, yang merupakan aksi penegakan imigrasi di Maine. Empat pengamat yang terlibat dalam tuntutan, yaitu Elinor Hilton, Colleen Fagan, Polyxenia Pantos, dan Carlyn Williams, mengklaim bahwa agen-agen DHS seringkali melakukan drive-by di rumah mereka dan memperlakukan mereka seperti tersangka kriminal. Salah satu pengamat, misalnya, dilaporkan mendapatkan perlakuan diskriminatif saat akan melintasi perbatasan hingga tahun 2027.
Seorang juru bicara DHS menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menegaskan bahwa tidak ada database ‘teroris domestik’ yang dikelola oleh pihaknya. Namun, dokumen pengadilan menunjukkan tindakan seorang agen yang menggunakan database ICM untuk menandai pengamat sebagai “Ancaman bagi Penegakan Hukum, Profesional Pengunjuk Rasa.” Dalam satu insiden, agen tersebut diketahui mengidentifikasi dan menelusuri pemilik mobil yang digunakan oleh Pantos saat menyaksikan penangkapan.
Pejabat hukum yang mewakili pengamat menyatakan bahwa tindakan pemerintah ini mencederai kebebasan berpendapat dan meminta pengadilan untuk menghentikan perlakuan tersebut. Tuntutan ini telah memicu perhatian terhadap praktik penegakan imigrasi dan pengawasan yang dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia.