Karyawan Amazon Ajukan Gugatan Hak Sipil Terkait Penyidikan Perusahaan

fost-nepal.org – Tiga insinyur Amazon mengajukan gugatan hak sipil kepada Pemerintah Kota Seattle setelah mengklaim perusahaan melakukan penyelidikan yang tidak tepat terhadap mereka. Gugatan tersebut, yang diajukan oleh kelompok “Amazon Employees for Climate Justice” (AECJ) pada hari Kamis, menuduh perusahaan melanggar undang-undang lokal yang melarang diskriminasi berbasis ideologi politik.

Insinyur Patrick Schloesser, Darius Irani, dan Liesl Wigand memberikan kesaksian pada tanggal 3 Juni di hadapan subkomite Dewan Kota Seattle, mendukung regulasi pusat data. Mereka berpendapat memiliki hak untuk berbicara tanpa tindakan balasan. Namun, setelah kesaksian tersebut, mereka dipanggil oleh tim Hubungan Karyawan Amazon dan diberi tahu bahwa mereka sedang dalam proses penyelidikan disipliner.

Irani mengungkapkan bahwa setelah menegaskan hak berbicara mereka, ia merasa seperti sedang diinterogasi. Gugatan tersebut menyebutkan bahwa mereka diberitahu bahwa penyelidikan bisa berujung pada pemecatan. Amazon membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa tidak ada ancaman pemecatan yang disampaikan, dan penjelasan tentang kemungkinan tersebut diambil di luar konteks.

Dalam pernyataan resmi, juru bicara Amazon menyatakan pentingnya penerapan kebijakan secara konsisten, terutama terkait dengan perlindungan karyawan untuk berbicara sebagai individu. Sesuai dengan Ordinansi Praktik Ketenagakerjaan yang Adil, Kantor Hak Sipil Seattle akan melakukan penyelidikan terhadap gugatan ini dan menilai apakah ada dasar yang kuat untuk mendukung klaim tersebut.

Dewan Kota Seattle telah memilih secara bulat pada tanggal 9 Juni untuk memberlakukan moratorium darurat selama satu tahun terhadap pusat data besar baru di dalam batas kota, setelah mendengarkan kesaksian dari lebih dari 50 orang, termasuk anggota AECJ. Keputusan ini menunjukkan perhatian mendalam terhadap implikasi kebijakan pusat data di kawasan tersebut.