fost-nepal.org – Pemerintahan Trump saat ini fokus pada regulasi kecerdasan buatan (AI) di tingkat negara bagian. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Presiden Trump menekankan perlunya “satu standar federal alih-alih keragaman 50 rezim regulasi negara bagian.” Pernyataan ini muncul setelah adanya larangan selama 10 tahun terhadap regulasi AI di tingkat negara bagian yang awalnya dimuat dalam “Undang-Undang Indah Besar” Trump, namun dihapus oleh Senat dalam voting 99-1.
Menurut laporan, prinsip tersebut telah diubah menjadi rencana baru, di mana pemerintahan Trump disebutkan sedang menyusun perintah eksekutif yang akan membentuk Satuan Tugas Litigasi AI. Tugas ini bertujuan untuk menantang undang-undang AI di negara bagian melalui gugatan. Negara bagian yang memiliki undang-undang AI yang dipertentangkan juga mungkin akan diancam dengan kehilangan dana broadband federal.
Kini, Reuters melaporkan bahwa perintah eksekutif tersebut sementara ditangguhkan. Jika perintah ini ditandatangani, kemungkinan besar akan menghadapi penolakan yang signifikan, termasuk dari kalangan Republikan yang sebelumnya mengkritik moratorium yang diusulkan untuk regulasi di tingkat negara bagian.
Regulasi AI juga menjadi topik yang kontroversial di Silicon Valley, di mana beberapa tokoh industri—termasuk dari pemerintahan Trump—menyerang perusahaan seperti Anthropic yang mendukung undang-undang keselamatan AI seperti Undang-Undang SB 53 di California. Pemahaman mengenai peraturan ini menjadi semakin penting di tengah perkembangan pesat teknologi AI.