fost-nepal.org – Seorang hakim federal pada hari Senin menolak untuk membatasi operasi federal yang menempatkan agen bersenjata di jalanan Minneapolis dan St. Paul, tetapi memerintahkan pemerintah untuk menyampaikan keterangan baru pada Rabu malam. Dalam persidangan tersebut, hakim Kate Menendez meminta klarifikasi mengenai klaim bahwa operasi yang dikenal sebagai Operation Metro Surge digunakan untuk menghukum Minnesota dan memaksa otoritas negara serta lokal untuk mengubah undang-undang mereka guna mendukung penangkapan terhadap imigran.

Operasi ini tetap berlangsung, namun pemerintah federal diwajibkan untuk menjelaskan apakah mereka menggunakan penggerebekan bersenjata dan penangkapan di jalanan untuk menekan Minnesota agar menahan imigran dan menyerahkan data sensitif negara. Dalam pernyataan tertulisnya, Menendez meminta Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menjawab tuduhan bahwa operasi tersebut merupakan alat untuk memaksa negara bagian mengubah undang-undang dan berbagi data publik.

Sebuah surat dari Jaksa Agung AS, Pam Bondi, kepada Gubernur Minnesota, Tim Walz, menjadi sorotan. Dalam suratnya, Bondi menuduh pejabat Minnesota melakukan “ketidakpatuhan hukum” dan mengancam akan melanjutkan operasi federal jika negara bagian tidak mematuhi permintaan tertentu, termasuk menyerahkan data kesejahteraan dan pemilih.

Kasus ini, yang dibawa oleh Jaksa Agung Minnesota, Keith Ellison, menuntut Sekretaris Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, serta pejabat senior DHS dan ICE. Pihak penggugat berargumen bahwa penyebaran federal telah melanggar batas investigasi dan menciptakan krisis keamanan publik yang mendesak untuk diatasi, yang terlihat dari insiden penembakan fatal oleh agen federal dan dampak negatif bagi masyarakat setempat.

Para penggugat menyatakan bahwa operasi tersebut menyebabkan dampak berkelanjutan terhadap kehidupan warga, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sah atau tidaknya tindakan federal yang memengaruhi pemerintah daerah dan masyarakat.