fost-nepal.org – Intel baru saja mengumumkan kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait investasi pemerintah yang mencapai $8,9 miliar. Kesepakatan tersebut diumumkan pada Jumat sore, setelah Trump menyatakan bahwa pemerintah AS akan mengambil saham sebesar 10% di perusahaan chip yang tengah mengalami kesulitan ini.

Menurut klaim Intel, investasi tersebut merupakan pengucuran dana dari bantuan yang sebelumnya telah diberikan, tetapi belum terlaksana. Sebesar $5,7 miliar diantaranya berasal dari dana yang tidak terpakai di bawah undang-undang CHIPS yang disetujui pemerintahan Biden, dan $3,2 miliar lainnya dari program Secure Enclave.

Dalam unggahannya di media sosial Truth Social, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mengeluarkan dana untuk membeli saham tersebut, dan menyebutnya sebagai “kesepakatan hebat bagi Amerika dan Intel”. Meski demikian, Trump sebelumnya telah mengkritik undang-undang CHIPS, dengan menyebutnya sebagai hal yang buruk, dan menyerukan agar Ketua DPR, Mike Johnson, segera menghapusnya.

Dalam pengajuan regulasinya pada bulan Juni, Intel menyatakan telah menerima $2,2 miliar dari undang-undang CHIPS, namun meminta tambahan sebesar $850 juta yang belum dibayarkan oleh pemerintah. Beberapa pengacara menganggap bahwa undang-undang tersebut mungkin tidak memperbolehkan konversi hibah menjadi ekuitas, sehingga kesepakatan ini berpotensi menghadapi tantangan hukum.

Sementara itu, CEO Intel, Lip-Bu Tan, menyatakan bahwa perusahaan merasa bersyukur atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden dan pemerintah. Intel juga mengungkapkan bahwa investasi pemerintah akan bersifat pasif, tanpa posisi di dewan atau hak informasi lainnya.