fost-nepal.org – Ratusan pengunjuk rasa mengambil alih sebagian kawasan kampus Microsoft di Redmond, Washington, selama lebih dari satu jam pada Selasa lalu, menuntut perusahaan untuk berhenti menyediakan teknologi kepada pemerintah dan militer Israel. Aksi ini dipimpin oleh kelompok bernama No Azure for Apartheid, yang beranggotakan karyawan aktif dan mantan pegawai Microsoft. Mereka mengklaim bahwa teknologi perusahaan tersebut digunakan untuk surveilans, kelaparan, dan pembunuhan terhadap warga Palestina di Gaza.

Microsoft menyatakan bahwa mereka mematuhi komitmen hak asasi manusia dan kontrak dengan Kementerian Pertahanan Israel merupakan perjanjian komersial standar. Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa mendirikan zona “Liberated Zone” di plaza kampus, lengkap dengan tenda dan meja perundingan bertuliskan “Microsoft Execs, Come to the Table.” Lingkungan tersebut dihiasi oleh kain penutup yang melambangkan korban jiwa di Gaza dan sebuah piring besar bertuliskan “Stop Starving Gaza.”

Salah seorang juru bicara demonstrasi, Julius Shan, seorang insinyur perangkat lunak dengan pengalaman hampir lima tahun di Microsoft, menyatakan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam aktivitas yang merugikan. Sebagian karyawan Microsoft menyaksikan aksi tersebut, meskipun beberapa dari mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap metode yang digunakan.

Aksi pengunjuk rasa ditanggapi oleh polisi Redmond yang mengingatkan mereka tentang status hukum tempat tersebut. Setelah peringatan itu, kelompok tersebut membongkar tenda dan pindah ke trotoar umum. Microsoft mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan tinjauan formal terhadap penggunaan layanan Azure oleh militer Israel untuk surveilans masif dan akan mempublikasikan hasilnya setelah proses selesai.

Penangkapan dan insiden serupa menyoroti ketegangan yang terus meningkat di Gaza, di tengah laporan krisis kemanusiaan dan kelaparan yang mengancam.