fost-nepal.org – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang mungkin menyasar situs dan layanan digital pemerintah. Imbauan ini ditujukan kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik di ranah publik. Meskipun potensi serangan belum terkonfirmasi, Kemkomdigi mengharapkan pengelola sistem elektronik memperkuat keamanan dan mempersiapkan penanganan insiden untuk menjaga pelayanan publik tetap beroperasi.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menyatakan pentingnya tidak mengabaikan potensi risiko ancaman dan meminta semua instansi untuk meningkatkan pengamanan serta pemantauan sistem. “Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa (10/11/2026).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Security Advisory yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026. Pada 9 November 2026, Ditjen Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan yang ditujukan khusus kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pengelola nama domain instansi, serta semua penyelenggara sistem elektronik publik.

Imbauan tersebut mencakup penguatan sistem keamanan, peningkatan pemantauan lalu lintas jaringan, serta pemeriksaan kerentanan secara berkala. Selain itu, kesiapan dalam koordinasi penanganan insiden siber juga telah ditekankan. Informasi terkait dugaan ancaman serangan sebelumnya diketahui beredar di media sosial, di mana terdapat klaim tentang aksi penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).